Deiyai – Anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) kabupaten Deiyai, Naftali Magai meminta kepada pemerintah kabupaten Deiyai untuk pembangunan yang dilakukan harus merata semua daerah

“Kami menilai, selama ini Pemda Deiyai hanya fokus bangun tiga distrik yang di area danau Tigi, yaitu distrik Tigi, Tigi Barat dan Tigi Timur. Mereka (Pemkab Deiyai) lupa dua distrik yang bagian belakang, distrik Bouwobado dan Kapiraya” kata Naftali Magai, Senin (30/12) di Waghete, Deiyai

Alumnus Uncen ini melanjutkan, “Maka itu, saya sebagai wakil rakyat dari distrik Bouwobado yang selama ini Pemkab lupakan, kami desak agar kedepan pembangunan harus merata semua distrik, termasuk dua distrik dibalik gunung.”

Pembangunan mendasar seperti jalan dan jembatan ini mestinya sudah dibangun hingga di dua distrik. “Selama 10 tahun, jalan saja belum masuk sampai dua distrik ini, Distrik Kapiraya dan Bouwobado,” kata politikus dari partai PKB ini

Menurutnya, pembangunan yang dikerahkan mestinya sinkronisasi dengan motto pembangunan yang dipakai gubernur Papua, Lukas Enembe ‘Bangun dari kampung ke kota.’

“Supaya, pembangunan itu adil dan merata. Jangan tumpuk pembanganun itu hanya bagian perkotaan saja. Pemerintah Deiyai harus buka mata dan melihat semua distrik” keluhnya

Ia berjanji, selama lima tahun kedepan, dirinya akan kerahkan segala kemampuan yang ada untuk berjuang bangun di daerah pemilihannya

“Saya diutus oleh masyarakat dan alam Bouwobado. Saya berjanji untuk akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus upaya bangun daerah saya,” janjinya

Anggota DPR Deiyai, Ones Hendrik Madai, mengatakan kedepan ia akan mendorong untuk pemerintah harus bisa menata ibu kota Deiyai, Waghete dengan baik. Karena, wajah sebuah kabupaten akan terlihat dari tata kota yang baik dan rapi

“Hal ini penting, agar pembangunan yang selama ini semrawut di kota Waghete bisa ditata baik dan rapi,” kata Madai

Ketua Partai Berkarya ini juga menambahkan, dirinya akan berusaha mengawal semua program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya pikir, fungsi pengawasan dari legislatif harus dijalan demi mengawasi dan mengawal pembangunan di Deiyai demi kemajuan daerah ini,” pungkas Madai.

Sumber : http://fortal.news/