WAGHETE, ODIYAIWUU.com — Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Deiyai baik di kota studi Jayapura maupun Makassar tengah menghadapi persoalan tempat tinggal, pemondokan di dua kota itu. Banyak mahasiswa di dua kota studi itu diusir pemilik kontrakan akibat para mahasiswa tidak membayar biaya pemondokan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai belum mengirim uang sewa pemondokan.

“Kami mengharapkan agar Pemrintah Kabupaten Deiyai segera menyelesaikan sisa pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura dan Makassar tahun ini. Hal ini penting mengingat banyak mahasiswa di dua kota studi itu menghadapi ancaman diusir pemilik kontrakannya akibat masa sewa sudah habis,” ujar Ketua Fraksi PKD DPRD Deiyai Naftali Magai, S.Pd dalam pemandangan umum fraksi PKB DPRD Deiyai saat berlangsung Rapat Paripurna DPRD Deiyai, Provinsi Papua, Jumat (14/1).

Pemerintah Kabupaten Deiyai juga diminta segera menyelesaikan pembayaran beasiswa dan dana pemondokan bagi mahasiswa asal Deiyai seluruh Indonesia. Permintaan disampaikan setelah anggota Fraksi PKB DPRD Deiyai menerima laporan mahasiwa asal Deiyai seluruh Indonesia yang menyebutkan, para mahasiswa yang tengah kuliah di sejumlah kota di Indonesia belum pernah menerima hak-hak mereka senjak 2020 hingga 2021.

Fraksi PKB DPRD Deiyai menolak pengalihfungsian kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Deiyai menjadi kantor Kepolisian Resor (Polres) Deiyai. Penolakan itu sejalan dengan aspirasi para tokoh baik tokoh masyarakat, agama, pemuda hingga mahasiswa. Pemkab Deiyai juga diminta memberikan ruang berekspresi terutama terkait larangan kepada warga masyarakat membawa parang, ana pana dan noken bermotif Bintang Kejora, simbol kultural masyarakat Papua.

“Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Deiyai menyiapkan tempat pembuagan sementara sampah dan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Deiyai. Pemerintah juga perlu segera membangun pasar yang layak bagi mama-mama di Waghetei dan segera memindahkan para pedangan asongan yang menjual sayuran dan ikan di tempat-tempat umum yang dilarang,” lanjut Naftali Magai.

Selain itu, Fraksi PKB DPRD Deiyai segera membangun infrastruktur baik jalan maupun jembatan dari Waghete, kota Kabupaten Deiyai menuju dua distrik di balik gunung, yaitu Distrik Bouwobado dan Kapiraya 50 sejauh kilometer. Akses menuju dua distrik itu segera dibangun agar memudahkan akses warga masyarakat memasarkan berbagai produk komoditi dan hasil pertanian mereka.

Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui dinas atau instansi terkait diminta segera melebarkan jalan dengan membangun aspal di tengah dan pinggiran Waghete, kota Kabupaten Deiyai. Ruas jalan ini perlu diprioritaskan pembangunannya mengingat selama sepuluh tahun terakhir, banyak terjadi kecelakaan yang memakan nyawa warga masyarakat.

“Kami juga meminta Pemkab segera menyelesaikan persolan tapal batas antara Kabupaten Deiyai dengan Mimika, Dogiyai, dan Paniai. Persoalan tapal batas tanah antara warga dalam kota harus segera diselesaikan. Masyarakat Distrik Bouwobado berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Deiyai menyelesaikan tapal batas tanah milik mereka dengan masyarakat mapun Pemerintah Kabupaten Mimika. Bila tidak diselesaikan, tanah warga Deiyai akan diklaim sebagai tanah milik masyarakat atau Pemkab Mimika,” katanya.

Selain itu, Pemkab Deiyai diminta menertibkan usaha-usaha liar. Jika tak ditertibkan malah tidak berkontribusi terhadap pemasukan daerah. Pemkab melalui dinas terkait perlu menertibkan pengelolan sekolah-sekolah Deiyai mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi beroperasi di Deiyai dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo terkait sumber daya manusia unggul Indonesia Maju.

Dalam rapat itu, Fraksi PKB DPRD Deiyai meminta Bupati agar dalam setiap kunjungannya perlu mengajak para wakil rakyat dari daerah pemilihannya agar dapat aspirasi warga dapat diserap bersama dan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan mitranya dalam sidang-sidang resmi.

“Kami menerima laporan dari unsur masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit. Kami minta agar Direktur Rumah Sakit Deiyai memperhatikan hak-hak para tenaga medis yang sudah menunaikan tugasnya,” kata Naftali Magai.

Fraksi PKB DPRD Deiyai juga meminta penjelasan Pemkab Deiyai melalui Biro Tata Pemerintahan Deiyai sejauhmana proses perjuangan pemekaran sejumlah distrik maupun kampung baru yang sudah disahkan,” lanjutnya.

Rapat Paripurna DPRD Deiyai dihadiri juga pimpinan dan aggota DPRD Deiyai, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-polri, para tokoh, dan undangan serta masyarakat. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published.